KEGAGALAN PEMERINTAH

Sebagaimana adanya kegagalan pasar, dalam literatur ekonomi publik dibahas pula apa yang disebut dengan kegagalan pemerintah, yaitu kegagalan pemerintah dalam menciptakan kondisi Pareto Optimal. Terdapat beberapa faktor yang menjadi sumber timbulnya kegagalan pemerintah sebagai berikut (Mangkoesoebroto, 1999:9).

1.    Campur tangan pemerintah kadang-kadang menimbulkan dampak yang tidak diperkirakan terlebih dahulu.

Misalnya saja, kebijakan pemerintah dalam mengatur tata niaga cengkeh agar penghasilan petani cengkeh naik, ternyata membawa dampak permintaan tembakau menurun sehingga pendapatan petani tembakau juga turun. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM yang dengan maksud mengurangi subsidi terhadap harga BBM, ternyata membawa dampak pada meningkatnya harga-harga barang kebutuhan pokok lainnya meningkat pula.

2.   Campur tangan pemerintah memerlukan biaya yang tidak murah, oleh karena itu maka campur tangan pemerintah harus dipertimbangkan manfaat dan biayanya secara cermat agar tidak lebih besar daripada biaya masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah.

Misalnya saja, program pemerintah mengenai E-KTP. Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program tersebut memerluakan biaya yang tidak sedikit, akan tetapi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari E-KTP tersebut tidak jauh berbeda dengan KTP yang ada sebelumnya.

3.  Adanya kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pelaksanaan program pemerintah memerlukan tender, dan sistem yang kompleks.

Misalnya saja, adanya proyek penelitian pendidikan yang dananya sebesar 10 juta rupiah, akan tetapi sistem administrasi dalam pelaksanaan proyek tersebut sangatlah rumit seperti ketika diperlukan biaya untuk pelaksanaan/pengadaan rapat mengenai proyek tersebut diperlukan biaya konsumsi (snack dan makan siang). Akan tetapi biaya konsumsi berupa snack tersebut hanya dibatasi sebesar Rp 5.000-  dan biaya makan siang akan dicairkan ketika rapat diadakan di atas jam 11 siang. Selain itu ketika membutuhkan peralatan yang digunakan dalam penelitian maka biaya untuk keperluan alat tersebut akan dicairkan dengan syarat adanya surat pernyataan dari pihak pemilik toko bahwa yang bersangkutan (peneliti) benar-benar membeli barang dari toko tersebut disertai biaya belanja/harga barang tersebut. Dengan demikian, adanya sistem administrasi yang kompleks tersebut bisa membuat peneliti merasa enggan untuk meneruskan proyek penelitian. Sehingga terjadi kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah.

4.   Perilaku pemegang kebijakan pemerintah yang bersifat mengejar keuntungan pribadi atau rent seeking behavior.

Misalnya saja, dalam relasi birokrasi dan dunia bisnis, perusahaan yang bisa menciptakan halangan masuk pasar (barrier to entry) dengan cara menguasai sumber daya strategis atau mengupayakan agar tidak ada barang pengganti (subtitusi) akan dapat menikmati laba super normal atau rente yang lebih tinggi. Untuk memperoleh rente yang lebih tinggi, kadang-kadang pengusaha berkolusi dengan penguasa (birokrasi) agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pengusaha. Sebagai balasanannya, pengusaha memberikan imbalan baik berupa uang maupun berupa hadiah kepada penguasa (birokrasi).

Hal-hal di atas dapat disimpulkan bahwa tidak selamanya campur tangan pemerintah menyebabkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Pareto Optimal. Bahkan sebaliknya, terkadang dapat menjauhi kondisi Pareto Optimal.

Sumber:

Mangkoesoebroto, Guritno. 1999. Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Gambar: http://www.google.co.id/search?q=gambar+kegagalan+pemerintah+untuk+blog&source.